Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Sekretariat DPRD Medan dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

JAKARTA | Intipos.com – Sekretariat DPRD Kota Medan melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta, Jumat (30/01/2026).

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan langkah awal dari kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan.

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kota Medan, Muhammad Ali Sipahutar, S.S.T.P., M.A.P., dan Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP, Dr. Prakoso, M.M., yang disaksikan oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M.A., P.H.D., Sekretaris Utama/Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP, Dr. Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B., Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP, Dr. Surahno, S.H., M.H., Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama BPIP, Toto Purbiyanto, S.T., M.T., dan para pejabat pratama di lingkungan BPIP, Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B., Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., H. Zulkarnaen, S.K.M., dan Hadi Suhendra, S.H., serta para jajaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan dan BPIP.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B., menyampaikan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi langkah strategis dalam mengakselerasi internalisasi dan institusionalisasi nilai Pancasila, melalui pendampingan dalam kegiatan penyelerasan, dalam penyusunan produk hukum di Kota Medan, sesuai dengan indikator nilai Pancasila.

“Kami berharap kerja sama ini membawa manfaat besar bagi penguatan Ideologi Pancasila di Kota Medan, sebagai langkah nyata untuk menanamkan kembali pemahaman yang mendalam tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, agar tidak terpengaruh ideologi asing yang bertentangan dan pada akhirnya memperkuat persatuan, kesatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, tandas Wong Chun Sen. (R)