Integritas Diuji di Balik Bantahan Chandra Dalimunthe

Medan | Intipos.com – Bantahan Chandra Dalimunthe, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprovsu, yang menegaskan dirinya tidak terlibat dalam pemilihan penyedia dan tidak pernah berjumpa dengan pelaku usaha mendapat respon beberapa media.

Pernyataan yang disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (15/10/2025) muncul dalam tulisan tajuk atau editorial surat kabar Mimbar Umum terbitan Senin (20/10/25).

Berikut kutipan dari cuplikan editorial tersebut sehubungan penegasan Chandra seluruh sistem pengadaan kini berbasis digital melalui e-Katalog dan e-Purchasing, sesuai amanat Perpres No. 46 Tahun 2025.

Dengan demikian, katanya, tidak ada lagi ruang bagi praktik “uang klik” yang belakangan ramai dibicarakan di kalangan pelaku usaha.

Secara normatif, penjelasan itu menggambarkan arah reformasi birokrasi yang ingin dibangun Gubernur Bobby Nasution melalui program PHTC (Program Hasil Terbaik Cepat)—khususnya dalam pilar Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI).

Namun sebagaimana dicatat, bantahan Chandra bukanlah sekadar penolakan atas tudingan, melainkan sebuah janji moral terbuka di hadapan publik. Bila di kemudian hari fakta di lapangan tidak sejalan dengan ucapannya, maka yang terancam bukan hanya kredibilitas pribadi, tetapi juga reputasi PHTC itu sendiri.

Dalam konteks inilah, redaksi menilai pentingnya langkah verifikatif dan evaluatif dari Gubernur Bobby Nasution. Kepala daerah yang ingin menegakkan pemerintahan bersih tidak cukup hanya menerima bantahan, melainkan harus memastikan mekanisme pengawasan berjalan dengan ketat.

Gubernur perlu memanggil Kepala Biro PBJ untuk memberikan paparan terbuka—bukan sekadar teknis digitalisasi, tetapi juga sejauh mana sistem itu mampu mencegah penyimpangan.

Transparansi bukanlah kata yang cukup bila tak diikuti bukti. Masyarakat kini menilai dari integritas yang dapat dilihat dan diuji, bukan dari terminologi administratif.

PHTC memang dirancang sebagai model pembangunan cepat dan berintegritas, namun ia akan kehilangan makna jika titik awalnya—yakni proses pengadaan—ternoda oleh praktik transaksional.

Bagi Chandra Dalimunthe, konferensi pers itu adalah pertaruhan profesional. Ia harus sadar bahwa publik akan menagih bukti dari pernyataannya. Sikap terbuka memang layak diapresiasi, tetapi tanggung jawab moral jauh lebih besar: menjaga agar sistem yang diawasi benar-benar steril dari intervensi dan penyimpangan.

Sumatera Utara sedang berada di fase penting reformasi birokrasi. Karena itu, setiap bantahan pejabat publik mesti diikuti komitmen pembuktian. Jika Chandra benar dan sistem bekerja sebagaimana mestinya, maka itulah kemenangan bagi pemerintahan bersih. Tetapi jika tidak, maka bantahan itu akan dikenang sebagai kegagalan moral yang mencederai semangat perubahan.

Integritas, sekali diragukan, tidak bisa ditegakkan dengan pidato—melainkan dengan kejujuran yang terus dibuktikan  (zulfikar tanjung)