DPD Mahasiswa Pancasila: DPRD Jangan Tutup Mata Soal Perkebunan Sawit di Langkat

Langkat | Intipos.com – DPD Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Kabupaten Langkat menyoroti lemahnya pengawasan DPRD terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit. Mereka menegaskan, sudah terlalu banyak masalah yang timbul, mulai dari kewajiban CSR yang mangkrak, plasma untuk petani yang tak jelas, hingga dugaan garapan liar di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Selasa (16/09/25)

Ketua DPD Mapancas Langkat, Ahmad Zulfahmi Fikri, menegaskan bahwa ini bukan lagi isu sepele. “Ada perusahaan yang diduga main serobot lahan di luar HGU, bahkan sampai ke kawasan hutan lindung. Kalau DPRD diam saja, sama saja membiarkan pelanggaran di depan mata,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan DPRD agar tidak hanya jadi penonton yang sibuk rapat tanpa hasil. Sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD punya kewajiban moral sekaligus politik untuk turun langsung, memanggil perusahaan nakal, dan menindak tegas jika terbukti melanggar.

“Jangan sampai rakyat hanya dapat debu, sementara hasil sawit dibawa keluar tanpa meninggalkan manfaat nyata. DPRD harus berani berdiri di pihak masyarakat, bukan malah memberi karpet merah pada perusahaan yang melanggar aturan,” tambah Ahmad Zulfahmi Fikri.

Mapancas juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang sudah jelas soal penertiban kawasan hutan. Mereka berharap DPRD Kabupaten Langkat tidak jadi lembaga “pura-pura buta” di tengah pelanggaran yang kian terang benderang.

Publik kini menanti, apakah DPRD benar-benar menjalankan fungsi pengawasan atau sekadar jadi penonton yang sibuk bicara tanpa aksi. (Ay29)