Soal Kasus PAUD,Istri Wakil Bupati Bone Resmi Jadi Tersangka

By Redaksi 07 Okt 2019, 21:09:27 WIBHukum

Soal Kasus PAUD,Istri Wakil Bupati Bone Resmi Jadi Tersangka

Keterangan Gambar : Gelar perkara penetapan tersangka


Intipos.com | Bone - Pada hari ini Senin Tanggal 07 Oktober 2019 bertempat di Ruang Gelar Ditreskrimsus Polda Sulsel telah dilaksanakan Gelar Perkara Penetapan Tersangka terkait Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD dengan anggaran bersumber dari APBN TA. 2017 dan TA. 2018 untuk pengadaan buku bahan belajar pada Satuan PAUD di Kab. Bone yang ditangani oleh Unit Tipikor Polres Bone dengan di Bantu oleh Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel, Dengan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hasil Audit BPKP sebesar Rp 4.916.305.000,-

Adapun yang ditetapkan sebagai Tersangka adalah Sebagai Berikut :

1. Sdri. Hj. ERNIATI, S.Pd selaku Kepala Bidang Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan Kab. Bone (istri Wabup Kab. Bone)

2. Sdri. Dra. SULASTRI, M.Pd selaku Kepala Sekai Paud Dinas Pendidikan Kab.Bone

3. Sdra. Drs. MUH. IKHSAN, M.Si Selaku Staf Paud Dinas Pendidikan Kab.Bone

4. Sdra. MASDAR, S.Pd selaku Pengawas TK dinas Pendidikan Kab. Bone

Perbuatan Melawan Hukum :

1. Sdri. Hj. ERNIATI, S.Pd selaku kepala bidang paud dan dikmas tidak melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam juknis Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 dan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018. Ia juga bertindak selaku Ketua Tim Managemen Dak Non Fisik BOP PAUD Kab. Bone, yang bertugas untuk memverifikasi data dapodik sampai dengan verifikasi hasil pelaksanaan pengadaan langsung dan swakelola dana BOP PAUD . Sebagai TIM Monitoring, Evaluasi dan Supervisi ia juga telah menerima pembayaran honor sebesar kurang lebih Rp. 40.000.000,- pada tahun 2017 dan kurang lebih Rp. 40.000.000,- pada tahun 2018, kemudian khusus untuk tahun 2017 dirinya juga selaku PPTK pada Kegiatan Pengadaan Alat peraga/praktek dan Buku Siswa TK dengan metode pengadaan langsung, namun pengadaan tersebut pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pepres tentang pengadaan barang dan jasa.

2. Sdri. Dra. SULASTRI, M.Pd memerintahkan Sdra. Masdar untuk mengadakan buku bahan belajar untuk dijual ke seluruh lembaga paud di Kab.Bone dengan menetapkan harga Rp. 20.000,- / buku pada tahun 2017 dan sebesar Rp. 17.500,- pada tahun 2018, kemudian pada saat pelaksanaan sosialisasi dirinya mengarahkan seluruh lembaga Paud untuk menganggarkan buku bahan belajar ke dalam RKAS, dan pada saat pemeriksaan RKAS dirinya mencoret-coret RKAS lembaga Paud jika tidak memasukkan / menganggarkan buku bahan belajar sesuai dengan arahannya, dan dari hasil keuntungan harga buku dirinya menerima dan menikmati keuntungan harga buku pada tahun 2017 dan tahun 2018.

3. Sdra. Drs. MUH. IKHSAN, M.Si dirinya selaku staf Paud, dirinya telah menetapkan harga buku bahan belajar sebesar Rp. 20.000,- / buku pada tahun 2017 dan sebesar Rp. 17.500,- / buku tahun 2018 sekaligus mengantar buku dan menerima harga buku dari seluruh lembaga Paud dan dirinya menerima dan menikmati hasil keuntungan harga buku pada tahun 2017 dan tahun 2018

4. Sdra. Masdar, S.Pd selaku pengawas TK telah mengadakan buku bahan belajar untuk dijual kepada seluruh lembaga Paud berdasarkan arahan sdri. Sulastri dan Sdra. Ikhsan, kemudian menyampaikan harga buku kepada Sdri. Sulastri dan Sdra. Iksan sebesar Rp. 8.500,- / buku namun harga buku yg telah dibeli dijawa hanya sebesar Rp. 5.250,-, selanjutnya menetapkan harga buku bahan belajar sebesar Rp. 20.000,- / buku pada tahun 2017 dan sebesar Rp. 17.500,- /buku pada tahun 2018, kemudian memerintahkan Sdra. Mustamin, untuk membuat dan menandatangani seluruh dokumen berupa kwitansi, faktur dan nota pesanan untuk dipertanggung jawabkan oleh lembaga Paud, mengantar buku dan menerima harga buku dari seluruh lembaga paud di Kab.Bone serta menerima dan menikmati hasil keuntungan harga buku pada tahun 2017 dan tahun 2018.

Terhadap tersangka melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU TPK Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yg telah diubah menjadi UU TPK Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 KUHP .

(rus)


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook