Ketua Umum LSM Latenritatta Melaporkan Kejari Bone

By Abdi Aryansyah 20 Nov 2019, 07:42:01 WIBPemerintahan

Ketua Umum LSM Latenritatta Melaporkan Kejari Bone

Keterangan Gambar : Ketua umum LSM Latenritatta, Mukhawas Rasyid S.H,.M.H


Intipos.com | Watampone - Ketua LSM Latenritatta yakni Mukhawas Rasyid melaporkan Kejari Bone ke enam lembaga negara, terkait pengelolaan uang di DPMDES terhadap kegiatatan siskeuedes study banding dengan aggaran PPIP diduga di potong 15%.

"Dalam hal ini kami sudah laporkan di Kapolri, Kejaksaan Agung, Kapolda Sulsel, KPK, DPR-RI dan Kementerian Keuangan.

Pada tahun anggaran 2017 dengan kegiatan sistem keuangan Desa di laksanakan pada hotel swissbell pinggir pantai Makassar yang menghabiskan anggaran pemerintah desa senilai 5juta rupiah disetiap desa se Kab.Bone 270 desa X 5.000.000 =1.350.000.000, bahwa terdapat dalam laporan pertanggung jawaban disetiap Desa ada 2 beal hotel yakni 2 kamar 2 orang, namun setelah di klarifikasi beberapa kepala desa ternyata 2 kamar 1 orang.

Bahkan di Kec.Kajuara ada sampai 4 orang dalam 1 kamar, dugaan markup anggaran. Dalam hal ini dapat ditafsir kerugian Negara hingga mencapai Rp 675.000.000 dari biaya pungutan ABDES seKab Bone ± Rp 1.350.000.000.

Pada tahun anggaran 2018 terdapat dalam pembelanjaan diduga tidak sesuai dengan SBM kementerian keuangan tahun 2018 yakni dugaan markup anggaran, alat tulis kantor, belanja jasa kantor, belanja jasa transportasi dan akomodasi pihak ke tiga, biaya jasa akomodasi, belanja jasa transportasi dan akomodasi, belanja p makanan dan minuman prasmanan , belanja pakaian kerja, belanja jasa lainnya tenga ahli, instruktur, narasumber volume 27 jam, namun kenyataannya materi hanya berlangsung 2 jam saja.

Bahwa dalam kegiatan poin ke 2 tersebut di laksanakan dalam bentuk study bandinh yang di hadiri oleh para kepala desa se Kab.Bone bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dengan bentuk kegiatan sebagai berikut,

Hari pertama tiba langsung ke Corehotel Bonnet Jl.Manyar kertoarjo V/62 mulyono, Surabaya jawa timur indonesia.

Hari ke dua kunjungan di Kec.Wiringinanom kota Surabaya diaula Kec.Wiringinanom dan untuk di berikan materi di hadiri oleh Camat wiringinanom, adapun pematerinya adalah ketua bumdes bersama camat wiringinanom, setelah menerima materi kunjungan lagi ke salah satu tempat jenis usaha bumdes tersebut.

Hari ke tiga hanya keliling jalan jalan tidak ada kegiatan, dan hari ke empat pulang ke Bone.

Dalam hal ini ada pencapaian program kegiatan yang ingin di raih yakni, meningkatnya pendapatan asli desa dengan target kinerja 100% , bahwa dalam pencapaian program tersebut sebagaimana kami lampirkan SPPD tidak dapat diyakini tercapai sesuai maksud dan tujuan dari pada program yang di maksud pada item kegiatan yang menghabiskan anggaran senilai Rp 1.500.000.000,00

Sehubungan dgn hasil pantauan yg di himpun LSM Latenritatta Kab.Bone tentang kegiatan program PPIP (Program Pembangunan Infra struktur Pedesaan) pada tahun anggaran 2014.

Bahwa pada tanggal 21/10/2013 terjadi pemungutan tanpa didasari aturan yg jelas pada setiap 9 kepala desa yg mendapatkan proyek PPIP oleh pelaku saudara Nasrullah pekerjaan pegawai negeri sipil bagia Pemerdayaan Desa pemerintah Kab.Bone.

Bahwa adapun pungutan tersebut dilakukan pada tahun 2013 utk anggaran 2014 senilai 10% dari platpon anggaran Rp 250.000.000 di kalikan dengan 12 desa = 300.000.000.

Bahwa adapun di ketahui dibebankan 12 desa yang ada di Kec.Kahu, Desa Pasak, Desa Mattoangin, Desa Arella, Desa Matajang, Desa Maggenrang, Desa Carima, Desa Biru, Desa Palakka dan Desa Sanrego.

Kec.Dua Boccoe, Desa Sanrangeng dan Kec.Cenrana, Desa Watang TA, Desa Lalla'e.

Bahwa adapun pungutan tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik pekerjaan yakni sebagian sudah memgalami kerusakan, yang pasri nilai ekonomis pekerjaan tidak tercapai.

Dalam hal laporan bagian unit tipidkor Polres Bone menghentikannya dgn alasan, bahwa Kejari Bone dan Kejati provinsi Sulsel sementara dalam penanganan kasus tersebut, dalam hal ini kami sebagai masyarakat Kab.Bone menggunakan hak kami sebagai warga negara Republik Indonesia turut berperan serta dalam pengawasan anggaran negara sebagai wujud kami untk meminimilisir angka kerugian negara dan guna untuk membuat para penegak hukum menjalankan tugasnya dengan sejujurnya.

Diduga penanganan yg dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Watampone dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulsel hanya untk menghalang halangi jalannya penyelidikan mengarah ke penyidikan yg sementara dalam penanganan pihak Polres Bone diduga masuk dalam  unsur pidana pasal 221 ayat 1 KUHPIDANA, dalam hal ini oknum Jaksa diduga turut serta menikmati kerugian Negara yang ada di DPMDES hingga tidak ada hasil kesimpulan dari penanganan kasus dugaan kerugian Negara,"tegas Mukhawas (rustan)


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook