Bupati Pacitan Buka Acara Klinik Konsultasi Pengolahan Bantuan Keuangan di Desa

By Redaksi Pada : 06 Sep 2018, 00:20:03 WIB, - Kategori : EkonomiBupati Pacitan Buka Acara Klinik Konsultasi Pengolahan Bantuan Keuangan di Desa

Intipos.com | Pacitan - Membangun "KADES LAWAS" (Kawal Desa  Melalui Pengawasan) sebagai sarana Klinik Konsultasi Pengolahan bantuan keuangan di Desa, Acara yang di gelar oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Pemkab Pacitan di hadiri Camat serta Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Pacitan.

Bupati Pacitan Indartato mengatakan, Potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan bantuan keuangan di desa menjadi salah satu fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Pacitan. Sebab bagi pengelolanya akan berdampak pada hukum. 

"Kepada Kepala Desa serta Perangkatnya agar mentaati aturan yang ada,Karena masalah Dana di Desa sangat riskan terhadap pelangaran yang berdampak pada Hukum," Pinta Bupati saat membuka Klinik Konsultasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa, di ruang pertemuan Pandan Kurung Teleng Ria, Rabu (5/9/2018).

Bahwa potensi penyimpangan pengelolaan anggaran di desa cukup terbuka. Sehingga menajerialnya harus tepat dan taat pada aturan yang berlaku. Karenanya ia berharap agar kegiatan semacam itu tidak hanya dilakukan sekali saja dalam setahun. 

"Jangan hanya kali ini saja kegiatan seperti ini di laksanakan, Jika perlu setiap tahunnya di laksanakan dua sampai tiga kali, Agar para pengelola lebih paham serta terhindar dari konsekuensi hukum dikemudian hari, Karena celah untuk korupsi selalu ada," ucapnya kepada pewarta usai membuka acara tersebut.

Sementara itu, I Nyoman Suwardika Perwakilan Inspektorat Provinsi Jawa Timur menerangkan, Potensi korupsi atas bantuan keuangan di desa tidak hanya melibatkan perangkat saja, Tetapi juga orang-orang diluar sistem pemerintahan. Salah satunya istri Kepala Desa dan indikasi lainnya. Seperti penggelembungan honor perangkat, anggaran ATK dan proyek fiktif. 

Dalam catatannya selama kurun waktu tahun 2016 sampai Agustus 2017 ratusan oknum perangkat desa terlibat korupsi di Indonesia dengan kerugian negara mencapai Rp 30 miliar. 

"Semua karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perumusannya sehingga indikasi korupsi di Desa tersebut bisa terjadi tanpa ada pengawasan dari masyarakat,"terangnya.

Lebih lanjut I Nyoman menambahkan, Dari tahun ke tahun alokasi dana desa dari pemerintah pusat terus meningkat. Jika diawal program nilainya baru diangka Rp 20 triliun, maka tahun ini menyentuh angka Rp 60 triliun. 

"Jika dikelola dengan baik akan berdampak positif bagi desa dan masyarakatnya, Namun jika tidak di kelola dengan baik maka berdampak pada pembagunan di Desa tersebut,"pungkasnya.

Klinik Konsultasi Pengelolaan Bantuan Keuangan di Desa sendiri akan berlangsung mulai tanggal 5-7 September 2018, acara digelar di enam wilayah Kecamatan. Selain Desa, pihak Kecamatan juga terlibat. Bukan hanya berkonsultasi tentang pengelolaan keuangan, para peserta juga dapat melaporkan jika muncul potensi penyimpangan.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Bambang Yuwono,kepala BPKAD Heru Sukriano, Kabag Pemerintahan, Kabag Humas dan Kepala OPD di lingkup Pemkab Pacitan.(tyo)