Pendamping PKH Boleh Rangkap Jabatan, Kecuali PNS dan Anggota DPRD

By Redaksi 15 Sep 2017, 04:26:11 WIBPendidikan

Pendamping PKH Boleh Rangkap Jabatan, Kecuali PNS dan Anggota DPRD

Keterangan Gambar : By Asta : Plt. Kadinsos Banyuasin, Hasmi


Intipos.com, Banyuasin - Berdasarkan Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia No. 249/LJS.JS/BLTB/07/2014 tentang Kriteria Rangkap Pekerjaan Bagi Pegawai Kontrak Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota maka setiap Pendamping PKH tidak diperbolehkan rangkap pekerjaan.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kadis Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Hasmi S.Sos MSi di dampingi Kabid Kesos Riduan. S.Sos  menjelaskan bahwa di Kabupaten Banyuasin untuk pendamping PKH selama ini tidak ada kendala dan tidak ditemukan adanya pendamping PKH yang rangkap kerja.

"Hal itu di Banyuasin tidak ada masalah selama ini, memang ada yang jadi guru menjadi pendamping PKH tapi non PNS, karena jadwal mereka mengajar jadi guru hanya satu jam jadi kebanyakan kosong kegiatan mereka dengan adanya program PKH bisa memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan ilmu yang mereka mikiki," terangnya diruang kerjanya. Kamis (14/9)

Dia juga menambahkan, kriteria yang jadi pendamping bukan PNS dan Anggota Dewan karena akan berbenturan dengan pekerjaan yang di jalankanya."Yang tidak boleh jadi pendamping PKH itu PNS, Anggota Dewan, kalau sekedar pegawai non PNS tidak jadi masalah asal bisa mengatur jadwal kerjanya," jelasnya

Jumlah pendamping PKH di Kabupaten Banyuasin, kata Hasmi, sebanyak 79 orang pendamping  yang tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di wilayah Banyuasin dengan dengan jumlah perkecamatan berdasarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan besarnya honor Rp.2.300.000

"Inikan program membangun sumberdaya manusia , bantuan bersyarat, sehingga masyarakat yang membutuhkan dan layak menerima bisa mengembangkan diri menjadi kehidupan lebih baik lagi." tuturnya.

Lebih lanjut kata dia, untuk Guru honorer diperbolehkan menjadi pegawai kontrak PKH, yang tidak boleh sama sekali anggota DPRD. " Dewan tidak boleh sama sekali," tegasnya.

Pendamping PKH  ditugaskan di setiap kecamatan dengan jumlah berbeda-beda berdasarkan KPM Keluarga penerima manfaat. Laporan mereka melalui kecamatan ditembuskan ke kabupaten.(Asta)


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Yudi Pratama

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Silahkan lakukan penilaian untuk informasi yang kami sajikan
  Sangat Baik
  Baik
  Cukup Baik
  Kurang
  Buruk

Komentar Terakhir

  • Liverpool

    Wow artikel luar biasa dan fantastis teman saya kerja bagus dan semoga sukses untuk ...

    View Article
  • Liga Inggris

    Masih kami tunggu info selanjutnya... Thanks! ...

    View Article
  • Prediksi Bola

    Masih kami tunggu info selanjutnya... Thanks! ...

    View Article
  • CryptoNorp

    Bitcoin normalmente relacionam-se a equipe digitais de dinheiro. Ela vive exclusivamente ...

    View Article