LMDH Diberi Kelongaran Untuk Memanfaatkan Kawasan Hutan Perhutanan Sosial

By M. Ebiyanto Prayogo 05 Apr 2018, 21:56:33 WIBPemerintahan

LMDH Diberi Kelongaran Untuk Memanfaatkan Kawasan Hutan Perhutanan Sosial

Keterangan Gambar :


INTIPOS.COM / Pacitan - Masyarakat Desa Hutan patut berbahagia karena saat ini Pamerintah memberikan kelonggaran terhadap Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk bisa tergabung dalan program izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS). 

Kebijakan Pemerintah tersebut juga patut mendapat perhatian banyak pihak. Pemerintah berupaya untuk mensejahterakan masyarakat desa hutan, Namun jangan sampai kelongaran tersebut di salah gunakan dengan memberikan ke pihak-pihak yang tidak semestinya menikmati fasilitas tersebut.

Kepala UPT Pengelolaan Hutan Wilayah (PHW) I Dinas Kehutanan Pemprov Jatim wilayah Pacitan Wardoyo mengatakan, Pemerintah memberi kelongaran kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan seiring terbitnya Permen LHK No 39/Men LHK/Setjend/kum.1/6/2017 tentang perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani.

"Disatu sisi pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan kawasan hutan perhutanan sosial. Namun di lain sisi, kebijakan tersebut diharapkan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan memperkaya diri dengan berlindung dibalik ketentuan aturan itu," ujar mantan Kabid Kehutanan, Dishutbun Pacitan tersebut, Rabu (4/4/2018)

Lebih lanjut Wardoyo menambahkan, Masyarakat desa hutan berkesempatan luas untuk bisa memanfaatkan hutan Negara sebagai kawasan perhutanan sosial, dengan catatan apabila ditemukan kawasan hutan perhutani yang tidak bagus. Yaitu pengelolaan vegetasinya di bawah 10 persen. Namun pada kondisi sosial yang perlu penanganan khusus.

"Memang Pemerintah memberikan celah aturan untuk pemanfaatan area terbuka sebagai perhutanan sosial dengan tingkat vegetasi atau tegakan di atas 10 persen. Ketentuan ini harus melalui izin prinsip dari Dirjend Planologi," tambahnya.

Selain usaha pemanfaatan kawasan, sebagaimana ketentuan Permen LHK di atas, masyarakat desa hutan juga diperkenankan mengajukan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan tersebut berlangsung selama 35 tahun dan dapat diajukan perpanjangan.

"Setiap lima tahun sekali, memang dilakukan evaluasi. Akan tetapi masa pemanfaatan yang ditentukan selama 35 tahun tersebut masih bisa diperpanjang sebagaimana hasil evaluasi," jelasnya.

Terkait kelonggaran kebijakan tersebut Harapannya, Khusus untuk di Pacitan bisa disikapi secara selektif. Jika ada masyarakat yang mengajukan izin usaha pemanfaatan, harus benar-benar berasal dari lembaga masyarakat desa hutan. Tidak seperti yang terjadi di Kabupaten Blitar, Tuban dan Malang. Disinyalir usaha pemanfaatan itu jatuh ke pihak-pihak yang tidak semestinya bisa menikmati fasilitas itu. 

"Kita akui potensi sumberdaya alam di kawasan hutan perhutani di Pacitan memang melimpah. Ini yang perlu kita selektif agar program kebijakan itu nantinya tepat sasaran," pungkasnya.(tyo).


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Yudi Pratama

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Silahkan lakukan penilaian untuk informasi yang kami sajikan
  Sangat Baik
  Baik
  Cukup Baik
  Kurang
  Buruk

Komentar Terakhir

  • Dentum

    [url=https://advairgeneric.com/]advair generic[/url] [url=https://cephalexin500.com/]keflex 500 ...

    View Article
  • Janetum

    [url=http://advairgeneric.com/]advair generic[/url] ...

    View Article
  • Kiatum

    [url=https://cephalexin500.com/]cephalixin without prescription[/url] ...

    View Article
  • Janetum

    [url=http://femaleviagra1.com/]viagra for women[/url] ...

    View Article