KPU Gunungsitoli Ciptakan PPS Berintegritas dan Profesional

By Redaksi 26 Nov 2017, 13:36:23 WIBPolitik

KPU Gunungsitoli Ciptakan PPS Berintegritas dan Profesional

Keterangan Gambar : By Daus


Gunungsitoli/Intipos.com - Bintek Verifikasi Faktua syarat dukungan paslon perseorangan pada pilgubsu 2018 di kecamatan Gunungsitoli idanoi. Sabtu (25/11/2017).

Adapun Kegiatan Bintek Verifikasi Faktua syarat dukungan paslon perseorangan pada Pilgubsu antara lain :

1).Kegiatan = bintek PPS se Kec.gunungsitoli idanoi, sebanyak 78 org dari 26 desa

2). Narasumber = Hamdan Telaumbanua,SH anggota KPU Kota Gunungsitoli dan Boi olifu waruwu Anggota PPK Gunungsitoli Idanoi

3). Materi bimtek adalah, para narasumber menyampaikan Tugas Tugas Pokok PPS pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 
antara lain melaksanakan verifikasi Faktual syarat dukungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan.

Selanjutnya, Menurut PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan bahwa pasangan calon perseorangan wajib mengumpulkan dukungan minimal 7,5% dari jumlah DPT pemilu atau pemilihan terakhir.

Dukungan tersebut disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya dilakukan verifikasi Administrasi dan dilanjutkan dengan verifikasi faktual oleh PPS.

Lalu, Mulai tgl 12 s/d 25  desember 2017, PPS melaksanakan vertual dilapangan dengan 3 tahap yaitu cara sensus, mengumpulkan para pendukung dalam suatu tempat dan PPS menunggu di kantor PPS.

Dalam pelaksanaan vertual tersebut PPS dituntut harus menjumpai langsung para pendukung paslon dan menanyakan apakah mendukung atau tdk mendukung paslon, ketika tidak mendukung maka PPS mencoret nama pendukung dalam daftar dukungan yang disebut dengan formulir B-1 KWK.

Diwaktu yang sama Rozaman Laowo Ketua PPK idanoi mengatakan," bahwa pelaksanaan bimtek ini merupakan tindak lanjut bintek yang telah kami ikuti ditingkat KPU Kota Gunungsitoli. Bintek ini kita khususkan pada pelaksanaan verifikasi faktual syarat dukungan paslon perseorangan karena berdasarkan PKPU 1 tahun 2016 ttg tahapan bahwa mulai tanggal 22 s/d 26 november 2017 KPU Provinsi menerima syarat dukungan paslon perseorangan dan setelah dilakukan penelitian administrasi oleh KPU Provinsi Sumut maka dilanjutkan dengan Vertual di lapangan oleh PPS, ungkapnya.

Bimtek ini sangat penting krn PPS nantinya memiliki tugas dan kewenangan dalam menentukan sesorang mendukung atau tidak mendukung paslon perseorangan, sehingga kita wajib memberi pembekalan agar selama pelaksanaan tugasnya nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara faktual dan hukum. Kata Rozaman.

Kemudian, Hamdan Telaumbanua,SH anggota KPU Kota Gunungsitoli mengatakan," PPS sebagai penyelenggara Pemilu atau Penyelenggara Pemilihan/Pilkada harus memiliki kemampuan pemahaman terhadap tugas tugasnya, dan dalam melaksanakan tugasnya harus berintegritas dan profesional serta memiliki etika sosial kemasyarakatan terutama dalam pelaksanaan Vertual syarata dukungan paslon perseorangan ini PPS memiliki kewenangan penuh untuk menyatakan Memenuhi Syarat (MS) atau tidak Memenuhi Syarat (TMS) dukungan seseorang kepada salah satu Paslon perseorangan. Katanya.

Lalu, Sehingga PPS dlm melaksanakan tugas vertual ini harus dan wajib mengedepankan kefaktualan data dilapangan serta dalam pelaksanaan vertual harus berpedoman pada aturan PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan, Cetusnya Hamdan Telaumbanua,SH anggota KPU Kota Gunungsito. (Daus)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Yudi Pratama

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Silahkan lakukan penilaian untuk informasi yang kami sajikan
  Sangat Baik
  Baik
  Cukup Baik
  Kurang
  Buruk

Komentar Terakhir