Juru Sita PN Kabanjahe Eksekusi Tanah Bersertifikat
Ketua Pengadilan Tidak Dan Diduga Langgar Amar Putusan

By Eddy Surbakti 12 Mar 2018, 13:27:28 WIBPublik

Juru Sita PN Kabanjahe Eksekusi Tanah Bersertifikat

Keterangan Gambar : By Eddy Surbakti : Jurusita PN KBj (tengah bertopi merah) saat laksanakan eksekusi lahan bersertifikat no 74 dan tanpa kehadiran ketua PN dan Panitra serta tidak laksanakan amar putusan sebagaimana yang tertulis di amar putusan


Kabanjahe | Intipos.com - Perkara Perdata sesuai dengan Nomor Perkara nomor 21/PDT/2013/PN-KBj di Pengadilan Negri (PN) Kabanjahe (KBj).
berakhir dengan pemaksaan Eksekusi secara sepihak terhadap 4 obyek Tanah (Lahan Perladangan), dan eksekusi dilakukan oleh oknum Jurusita dari Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Eksekusi lahan tersebut dilakukan Petrus Ginting (jurusita) bersama para pengguggat (pemohon Eksekusi), serta Eksekusi yang dilakukan dengan pengawalan dan pengamanan oleh puluhan oknum dari kepolisian Polres tanahkaro, Eksekusi tanah tersebut juga dilakukan tanpa kehadiran ketua Pengadilan Negri kabanjahe (Plt Pengadilan Negri kabanjahe) serta tanpa kehadiran Panitra sekertaris PN KBj.

Saat eksekusi lahan berlangsung, di lapangan awak media mempertanyakan kepada Petrus Ginting (jurusita) terkait siapa yang memimpin dan bertanggung jawab terhadap penjalanan Amar Putusan dari perkara Nomor 249/Pdt/2014/PT-MDN, serta apakah sudah sesuai dengan aturan dan perundang - undangan yang mengatur terkait dilaksanakanya Eksekusi lahan tersebut.

Petrus Ginting menjawab bahwa Ketua PN KBj tidak ikut hadir, Panitra sekertaris juga tidak ikut hadir, ini kami lakukan bersama para pemohon eksekusi dan kami hanya menjalankan 

surat Penetapan dari wakil Ketua Pengadilan Negri Kabanjahe tanggal 9 februari 2018 nomor : 13/Pdt.Eks/2017/21/Pdt.G/2013/PN-KBj, serta menjalankan perintah dari Amar putusan saja, ujar Petrus Ginting dengan tidak menjawab terkait apakah sudah sesuai dengan ketentuan peerundang - undangan Eksekusi lahan yang dilakukanya.

Termohon Eksekusi (Damai surbakti) bertanya kepada jurusita PN KBj (Petrus Ginting) terkait waktu Pemberitahuan Eksekusi kepadanya, 6 maret 2018 dan dilaksanakan 9 maret 2018, hanya berselang dalam 3 hari setelah pemberitahuan Pelaksanaan eksekusi diterimanya, serta termohon eksekusi mempertanyakan mengapa amar putusan dibacakan tidak dihadapan para termohon eksekusi.

Serta termohon eksekusi juga mempertanyakan kepada Petrus Ginting mengenai pemagaran yang dilakukanya (jurusita)  bersama puluhan orang yang dibawa oleh pemohon eksekusi, dan apakah perintah eksekusi beserta pemagaran ada tertulis didalam amar putusan Perkara  Nomor 249/Pdt/2014/PT-MDN.

Jurusita tersebut mengatakan tidak ada perintah pemagaran dan kami hanya menjalankan amar putusan, setelah selesai pemagaran, maka akan diserahkan kepada Bundel Waris Melalui para pengguggat, serta Pemagaran dilakukan berdasarkan dari permohonan pemohon eksekusi untuk melakukan pemagaran, ujar petrus ginting.

Awak media juga mempertanyakan kepada kades cintarakyat melalui nomor selulernya (9/03) terkait pelaksanaan eksekusi yang sedang berlangsung didesanya oleh oknum jurusita PN KBj (Petrus ginting), dan apakah Kades ataupun Pemerintahan Desa cinta rakyat ada diminta oleh pihak PN KBj untuk menunjukan Lahan yang akan dieksekusi.

Kades cintarayat Budiarta surbakti menjawab, ianya mengetahui kegiatan eksekusi tersebut, dan kades beserta perangkat desa tidak ada diminta untuk menunjukan lokasi tanah yang akan dieksekusi, melainkan hanya untuk mengetahui dan melihat jalanya eksekusi, dan obyek yang akan dieksekusi langsung ditunjukan oleh Pemohon Eksekusi, ujar budi.

Menurut Damai Surbakti yang menclaim tanah tereksekusi tersebut dengan menjelaskan bahwa ianya sudah menguasai tanah perladangan tersebut sudah 40 tahun lebih lamanya, dan dia juga sudah memiliki sertifikat No 74 atasnama dirinya, oknum jurusita PN KBj melakukan eksekusi tidak  menjalankan perintah sesuai yang tertulis didalam Amar putusan Nomor 249/Pdt/2014/PT-MDN, ujarnya.

Lebih lanjut, Bahwa Amar putusan perkara nomor 249/Pdt/2014/PT-MDN. Penuh dengan kejanggalan, didalam amar putusan tidak tertulis nama beserta ukuran ke 4 obyek yang diperintahkan untuk dieksekusi, serta tidak tertulis siapa pemilik dari ke 4 obyek yang akan dieksekusi, ujar Damai surbakti. (IP09)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Yudi Pratama

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Silahkan lakukan penilaian untuk informasi yang kami sajikan
  Sangat Baik
  Baik
  Cukup Baik
  Kurang
  Buruk

Komentar Terakhir

  • Panaboard

    Haruslahh, kalau gk di monitoring, bakala bocor dana angaran dari pemerintah di ...

    View Article
  • Benefits of Cheese

    A debt of gratitude is in order for sharing the information, keep doing awesome... I ...

    View Article
  • Milk

    Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still ...

    View Article
  • Dates

    I really enjoyed reading this post, big fan. Keep up the good work andplease tell ...

    View Article